Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor

Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor

Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor – Ada banyak sekali jenis surat yang dipakai dan digunakan dalam dunia perusahaan. Surat tersebut dibuat dengan berbagai macam jenis sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Mungkin beberapa dari anda juga merasa bahwa isi dari surat tersebut sebenarnya sama dan tidak memiliki perbedaan sama sekali dengan surat yang lain. Namun ternyata apa yang anda pikirkan adalah suatu hal yang salah. Karena meskipun sekilas tampak sama, nyatanya isi dari surat-surat yang sering dipakai oleh perusahaan merupakan surat yang berbeda.

Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor

Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor

Perbedaan tersebut biasanya terletak pada status surat dan fungsi terperincinya. Biasanya untuk surat yang sering dipakai oleh perusahaan dibuat bertahap karena untuk memperjelas tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Terlebih lagi surat yang dibuat adalah surat yang bertujuan untuk keperluan kerja sama, maka isi dari surat tersebut akan dibuat serinci mungkin untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.

Pada kesempatan kali ini, Dewa-surat.com akan mengulas tentang Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor. Fungsi dan kegunaan surat ini berbeda dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Perusahaan dan Kontraktor. Perbedaan yang sangat mencolok dan terlihat adalah terletak pada status yang menjelaskan tujuan diterbitkannya kedua surat ini. Agar tidak penasaran, silahkan teman-teman baca tentang Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor dibawah ini.

Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FISIK PROYEK SENOPATI CENTRE

No. 001/PK/RPN/V/2017

 

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-04-2017), yang bertanda tangan dibawah ini:

  • BUMI PATRIOT NUSANTARA berkedudukan di Surabaya, dengan alamat Jl. Raya Bukit Darmo No. 1D, dalam hal ini diwakili oleh Pangeran Patriot P. Siahaan selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  • KARYA AJIWIJAYA berkedudukan di Surabaya, dengan alamat Perum. Medokan Asri Barat 1D No. 15, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hasim, S.T selaku Pimpinan, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan Perjanjian/Kontrak denga ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

Pasal 1

Maksud & Tujuan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan mengikat diri sebagai pelaksana Pemborongan Pekerjaan Fisik Ruko Sentra Bisnis Senopati yang Beralamat di Jalan Senopati RT 16 RW 03 Kelurahan Betro Kecamatan Sedati Kota Sidoarjo.

 

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

  1. Lingkup Pekerjaan yang menjadi Tugas PIHAK KEDUA meliputi:

 

  1. Pekerjaan Persiapan (uitzet & bowplank)
  2. Pekerjaan Tanah (galian dan urugan)
  3. Pekerjaan Pondasi
  4. Pekerjaan Beton Bertulang
  5. Pekerjaan Pasangan Bata dan Plesteran
  6. Pekerjaan Pelapiasan Lantai dan Dinding
  7. Pekerjaan Atap
  8. Pekerjaan Plafond
  9. Pekerjaan Pintu dan Jendela
  10. Pekerjaan Pengecatan
  11. Pekerjaan Instalasi Listrik
  12. Pekerjaan Sanitair
  13. Pekerjaan Lain-lain (Pembersihan akhir)

 

  1. Rincian jenis dan volume pekerjaan tersebut dalam ayat 1 diatas adalah harus sesuai dengan yang dinyatakan dalam RAB, data-data maupun dokumen gambar (terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini.
  2. PIHAK KEDUA harus segera pekerjaannya apabila dinilai kurang oleh Pihak PERTAMA atau wakilnya, untuk mempercepat pekerjaan sesuai dengan time schedule. PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyelesaikan pembangunan 4 ruko (P,Q,R,S) dalam waktu 4 bulan.
  3. PIHAK KEDUA harus membuat laporan kegiatan harian, progress kerja tiap minggu dan laporan-laporan lain yang diperlukan. Laporan mingguan beserta foto kemajuan pekerjaan dikirim melalui email dan hard-copy kepada PIHAK PERTAMA atau wakilnya.

 

Pasal 3

Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu :

  1. Gambar Tender beserta spesifikasinya.
  2. Dokumen permintaan penawaran / tender
  3. Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran harga satuan bahan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
  4. Hasil negosiasi tanggal 20 April 2017
  5. PIHAK KEDUA harus menaati syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
  • Peraturan Umum bangunan setempat
  • Peraturan Bangunan Setempat
  • Peraturan-peraturan Pembangunan lainnya yang belum disebutkan yang lazim berlaku.
  1. Petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis dari PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk sebelum dan selama Proyek berjalan.

 

Pasal 4

Harga Borongan

  1. Harga Borongan untuk Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar :

Rp. 3.984.689.000,00

(Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

  1. Harga Borongan sudah termasuk PPH & PPN (sesuai peraturan Pemerintah).
  2. Harga Borongan tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah Harga Pasti dan Lumpsum Fixed Price. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melakukan survey ke lokasi proyek sebelum Perjanjian ini ditandatangani dan apabila dikarenakan PIHAK KEDUA tidak melakukan survey lapangan dan atau tidak teliti, maka pada saat pekerjaan di lapangan terdapat atau ditemukan hal-hal yang belum diperhitungkan sebelumnya dalam penawaran, yang mengakibatkan kerugian atau penambahan pekerjaan, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan tambahan biaya dan PIHAK PERTAMA tidak akan membayar tambahan biaya lagi berdasarkan alasan apapun, terkecuali untuk pekerjaan tambah kurang yang dengan jelas diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA.
  3. Kerugian / kerusakan yang timbul akibat dari aktivitas pekerjaan PIHAK KEDUA di Proyek PIHAK PERTAMA, hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

 

 

 

Pasal 5

Cara Pembayaran

  1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur dengan angsuran sebagai berikut:
  2. Pembayaran pertama Uang Muka 20%, dibayarkan setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  3. Pembayaran kedua sebesar 25% sesuai dengan progres / ketika fisik di lapangan mencapai 45%, Pembayaran ketiga dikurangi Uang Muka yang telah diterima sesuai dengan progress saat itu yang dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Pembayaran keempat akan dilakukan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama yaitu apabila pekerjaan fisik telah mencapai 100% dengan total pembayaran maksimal yang diterima PIHAK KEDUA sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen)
  4. Retensi 10% dibayar setelah selesai masa pemeliharaan selama 90 hari yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua.
  5. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal semua dokumen lengkap dan benar diterima PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat admiistrasi tagihan sebagai berikut:
  • Kwitansi Bermaterai
  • Berita Acara Pembayaran
  • Faktur Pajak Stadard/Sederhana
  • Laporan Progress Pekerjaan
  • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
  • Foto berwarna 2 set dan softcopy dalam CD.

Pada penagihan Progress 100% (serah terima pertama), dokumen tagihan ditambahkan sebagai berikut:

  • Kunci-kunci.
  • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.
  • Check List Pekerjaan yang telah dilakukan kedua belah pihak.

Pada penagihan Retensi 5% (serah terima kedua), dokumen tagihan ditambahkan sebagai berikut:

  • Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.
  • Foto hasil perbaikan kerusakan-kerusakan / defect list sebanyak 2 set (asli) dan dicopy dalam CD
  • Check list pekerjaan hasil perbaikan yag telah dilakukan PIHAK KEDUA dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

  1. Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 harus selesai dikerjakan sesuai dengan syarat-syarat tersebut dalam Pasal 3 selambat-lambatnya selama:

210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender

Sejak tanggal 2 mei sampai dengan tanggal 1 desember 2017

  1. Pada saat pekerjaan mencapai progres sebesar 100%, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diubah, kecuali oleh keadaan Force Major atau telah mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK KEDUA wajib memulai pelaksanaan pekerjaan setelah uang muka diterima.
  4. Sebelum melakukan pekerjaan PIHAK KEDUA wajib memeriksa kondisi lokasi dimana pekerjaan akan dilaksanakan.
  5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penunjukan, PIHAK KEDUA akan segera melakukan pekerjaan pendahuluan, pembersihan lahan, dll.
  6. Apabila menurut PIHAK KEDUA perlu diadakan perbaikan perencanaan sesuai denga situasi dan kondisi dimana pekerjaan akan dilaksanakan, maka saran-saran perubahan dari PIHAK KEDUA tersebut perlu dimintakan persetujuan PIHAK PERTAMA.
  7. PIHAK KEDUA harus menempatkan wakilnya sesuai dengan organisasi proyek yang cukup berkompeten dan berkuasa penuh dan harus selalu ada ditempat pekerjaan, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.
  8. Apabila wakil PIHAK KEDUA kinerjanya tidak bagus atau berlaku tidak sopan kepada PIHAK PERTAMA atau wakilnya, maka PIHAK PERTAMA BERHAK memita ganti personil tersebut dan PIHAK KEDUA harus segera memberikan penggantinya dalam waktu maksimal 14 kalender.

Pasal 7

Masa Pemeliharaan

Penyerahan kedua baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu PIHAK KEDUA melaksanakan Pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan Pekerjaan, yang telah selesai dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama.

Pasal 8

Pengawas Pembangunan

  1. Untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan sehari-hari di lapangan, PIHAK PERTAMA menempatkan Pengawas Pembangunan.
  2. PIHAK KEDUA beserta segenap Pelaksana / Tenaga Kerja Wajib menaati petunjuk-petunjuk dan perintah serta peringatan dari Pengawas Pembangunan.
  3. Untuk Kelancaran Pekerjaan, maka miimal tiap-tiap satu kali dalam seminggu harus diadakan pertemuan atau rapat antara pengawas pembangunan dengan PIHAK KEDUA untuk membahas atau membicarakan kemajuan pekerjaan dan membahas pemecahan kesulitan-kesulitan yang timbul.

Hasil rapat dirumuskan secara tertulis dan dianggap sebagai ketentuan untuk dilaksanakan.

Pasal 9

Sub Kontraktor

  1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA (Sub Kontraktor), kecuali apabila PIHAK KEDUA mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  2. Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan sebagian atau bagian-bagian Pekerjan kepada Sub Kontraktor atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka semua biaya-biaya atas pelaksanaan pekerjaan tetap menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Keamanan dan Jaminan Keselamatan Kerja

  1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan daerah kerja, bahan-bahan dan alat-alat baik untuk PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang berada didaerah kerja dan wajib menempatkan penjaga keamanan proyek.
  2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Pengawas Pembangunan, Staff dan Karyawan PIHAK PERTAMA dan para pekerja proyek dari tindakan-tindakan kekerasan dari pekerja-pekerja PIHAK KEDUA.
  3. PIHAK KEDUA beserta segenap pelaksana / tenaga kerja selama bekerja di lokasi PIHAK PERTAMA wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan pada tempat tertentu dan mematuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di lokasi PIHAK PERTAMA, serta melengkapi dengan sarana PPPK.
  4. PIHAK KEDUA beserta segenap pelaksana / tenaga kerja ikut bertanggung jawab menjaga dan memlihara sarana dan prasarana di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan baik dan tertib.
  5. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan Pengawas Pembangunan, Pelaksana / Tenaga Kerja yang terlibat dalam proyek tersebut dalam JAMSOSTEK dan asuransi.
  6. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan selalu berkoordinasi dengan Pihak Keamanan / Satpam PIHAK PERTAMA maupu denga keamanan lingkungan (RT, RT, Camat dan Koramil) setempat.
  7. PIHAK KEDUA wajib mengikuti peraturan / tata tertib PIHAK PERTAMA yang berkaitan terhadap keluar masuknya barang ke lokasi proyek.

Pasal 11

Alat-alat Bantu

Untuk kelancaran dan memenuhi mutu pekerjaan yang disyaratkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan seperti alat ukur, air, penerangan dan alat bantu lainnya sehingga pekerjaan tidak mengalami kesulitan.

Pasal 12

Kelalaian dan Denda

  1. Bila terjadi kelambatan memulai pekerjaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, dan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja telah dilampaui setelah tanggal dimulainya pekerjaan maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda 1‰ (satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari kalender, dengan batas keterlambatan maksimal 10 hari kalender.
  2. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai Pasal 6 ayat 1 perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, MAKA PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak dan maksimum 5% dari harga borongan. Bila waktu keterlambatan tersebut mencapai 10 hari diluar force major, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk kontraktor lain (pihak ketiga) untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA.
  3. Apabila PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sejumlah nilai tagihan yang telah jatuh tempo yaitu setelah berakhirnya waktu yang dinyatakan dalam Paal 5 Ayat 2 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) perhari dari nilai tagihan dan maksimum 3% dari nilai tagihan.
  4. Yang dimaksud dengan kelalaian PIHAK KEDUA disini adalah apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti petunjuk-petunjuk PIHAK PERTAMA cq. Pengawas pembangunan atau petugas yang diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA untuk mengawasi pelaksanaan atau PIHAK KEDUA tidak mengikuti urutan tahap-tahap pekerjaan yang telah disetujui bersama.
  5. Bila batas waktu keterlambatan memulai pekerjaan lebih dari batas maksimum 10 (sepuluh) hari, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk kontraktor lain sebagai ganti PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan, dengan semua biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
  6. Bila PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan seperti tercantum dalam Pasal 3 dan melalaikan petunjuk-petunjuk PIHAK PERTAMA cq. Pengawas Pembangunan yang diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengawasan pekerjaan, maka setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali untuk kelalaian yang diperingatkan, PIHAK PERTAMA berhak menghentikan proyek dan menunjuk pemborong lain (Pihak Ketiga) untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan terlebih dahulu memperhitungkan prestasi yang telah dikerjakan PIHAK KEDUA.

 

  1. Semua denda tersebut dalam pasal ini akan dipotong/ diperhitungkan pada waktu pembayaran angsuran terakhir harga borongan oleh PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyerahan pekerjaan menurut batas waktu yang telah ditentukan sepanjang keterlambatan tersebut diakibatkan force major sesuai Pasal 15.

 

Pasal 13

Personalia

 

  1. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas pekerja-pekerja dari PIHAK KEDUA yang menderita sakit atau kecelakaan dari pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
  2. PIHAK PERTAMA tidak menyediakan fasilitas berupa apapun kepada PIHAK KEDUA walaupun pekerjaan tersebut berlokasi ditempat milik PIHAK PERTAMA.
  3. PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK PERTAMA bilamana akan merubah susunan personel dari organisasi proyek yang telah disepakati sebelumnya.
  4. PIHAK KEDUA wajib menjaga ketertiban dan keamanan lokasi Proyek dan menjaga milik PIHAK PERTAMA (bila ada) maupun lingkungan sekitarnya.
  5. PIHAK KEDUA harus menjaga agar semua pekerja tidak memasuki daerah terlarang yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
  6. Barang-barang milik PIHAK KEDUA yang hilang di proyek menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku pemborong.
  7. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
  8. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan struktur organisasi pelaksanaan di Lapangan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA beserta data personil termasuk Curriculum Vitae dan Job Description pada saat rapat koordinasi pertama.

Pasal 14

Pekerjaan Tambah dan atau Kurang

  1. Bila dipandang perlu akibat pertimbangan-pertimbangan kemudian, PIHAK PERTAMA dapat menjadikan perubahan pekerjaan yang menyebabkan adanya pekerjaan tambah dan atau kurang.
  2. Pekerjaan tambah dan atau kurang hanya dapat dilakukan apabila ada perubahan gambar yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
  3. Perhitungan biaya pekerjaan tambah dan atau kurang seperti tersebut ayat 1 pasal ini didasarkan pada harga satuan jenis pekerjaan yang tercantum dalam lampiran penawaran hasil negosiasi PIHAK KEDUA.
  4. Bila harga satuan jenis pekerjaan dari pekerjaan tambah dan atau kurang seperti ayat 1 pasal ini tidak tercantum dalam lampiran penawaran hasil negosiasi PIHAK KEDUA, maka penilaian biaya kerja tambah dan atau kurang akan ditentukan secara tersendiri oleh kedua belah pihak.
  5. Pembayaran/ pemotongan pekerjaan tambah dan atau kurang tersebut diatas akan diperhitungkan dalam pembayaran termin terakhir.

 

Pasal 15

Force Major

  1. Apabila terjadi force majeure PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 Jam.
  2. Bila terjadi force majeure sehingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat diserahkan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan Direksi Pembangunan akan memperhitungkan kembali waktu penyerahan.
  3. Yang dianggap “Force Majeure” adalah:
  4. Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan Tanah Longsor.
  5. Kebakaran (Kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA)
  6. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pemborongan pekerjaan ini.

Lain-lain daripada yang tersebut diatas ini adalah tidak dianggap sebagai force majeure.

  1. Untuk kelancaran pelaksanaan, penentuan force majeure dapat dilakukan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 16

Sengketa dan Tempat Kedudukan Hukum

  1. Apabila timbul sengketa yang terjadi pada pelaksanaan kontrak ini, maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah.
  2. Jika sengketa yang timbul itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
  3. Biaya yang timbul akibat sengketa ini menjadi tanggung jawab yang kalah.

Pasal 17

Lain-lain

  1. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
  2. Hal-hal lain yang ternyata tidak tercantum atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama berdasarkan perundingan dan musyawarah antara kedua belah pihak dan dinyatakan dalam sebuah addendum yang ditanda tangani kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 18

Penutup

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUABUMI PATRIOT NUSANTARA                                                                 CV. KARYA AJIWIJAYA

 

 

 

 

PANGERAN PATRIOT P. SIAHAAN                                  ABDUL HASIM, S.T.

Direktur                                                                                               Pimpinan

 

Baca Juga:

Demikian ulasan tentang Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor, setelah membaca secara lengkap antara Contoh Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Perusahaan dan Pemborong Kontraktor dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Perusahaan dan Kontraktor, teman-teman sekalian pasti akan tahu letak perbedaannya yaitu pada isi dan perintah yang tertulis didalamnya. Pada Surat Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan, tugas dan kewajiban pihak kontraktor sudah ditetapkan oleh pihak pertama, sedangkan pada urat Perjanjian Kontrak Kerja Antara Perusahaan dan Kontraktor, perintah, tugas dan tanggung jawab pihak kontraktor belum bersifat pasti karena masih berupa penawaran. Terimakasih telah mengunjungi Dewa-surat.com, semoga bermanfaat

Pencarian Paling Populer :

/* */