Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru

Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru

Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru – Dalam proses jual beli yang legal pasti banyak aturan yang harus diikuti, selain itu banyak juga hal harus diurus karena memang untuk urusan kepemilikan sangat banyak hal-hal yang harus diurus karena memang ketetapannya seperti itu. Apalagi yang akan anda beli adalah motor, mobil, rumah, ruko ataupun barang kepemilikan lain yang bukan termasuk barang yang sepele. Pada kesempatan kali ini, Dewa-surat.com akan membahas tentang Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru. Dalam Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli pasti ada pihak yang bersangkutan yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

 Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru

Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru

Isi dari Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli berbeda dengan kondisi yang dijual. Biasanya isi dari surat perjanjian pengikatan jual beli ditetapkan oleh pihak pertama, sedangkan apabila pihak kedua tidak setuju atau sepakat bisa dibatalkan. Untuk lebih jelasnya silahkan simak  Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru.

Contoh Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru

PERJANJIAN

PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN

PERTOKOAN PT. BEKAL PARA NUSA

Nomor : 001/ BPN/I/2017

Pada hari ini Senin tanggal 10 April 2017, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Patriot Land, telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di Pertokoan Patriot Land, oleh dan antara:

  1. Pahabol Darmalus F, Direktur PT. Bekal Para Nusa, bertempat tinggal di Jl. Kertajaya Indah Tengah 3-214 Manyar Sabrangan-Mulyorejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili PT. Bumi Patriot Nusantara, berkedudukan di Surabaya.

untuk selanjutnya disebut Penjual/Pihak Pertama

  1. Abahana Suryanomo, Bertempat tinggal di Jl. Manyar Kertoarjo XXX RT/RW XXX/XXX Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Surabaya.

untuk selanjutnya disebut Pembeli/Pihak Kedua

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah satu sama lain sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Bukit Darmo No.1D (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah ditentukan dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

OBYEK PERJANJIAN

 

  1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri baik sekarang dan untuk kemudian pada waktunya menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya sekarang dan untuk kemudian pada waktunya membeli dan menerima penyerahan dari pihak Pertama atas Tanah dan Bangunan yang akan disebutkan pada ayat 2 pasal ini.
  2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain bahwa yang menjadi obyek dari perjanjian ini adalah sebidang tanah dan bangunan di lokasi Perumahan Patriot Land, terletak di :

Propinsi                   : Jawa Timur

Kota                        : Sidoarjo

Kecamatan              : Sedati

Kelurahan/Desa       : Jl. Senopati – Betro

Blok/Kaveling         : No.

Luas Tanah             : 36      m2

Type Bangunan       : 78,75 m2

Luas Bangunan        : 78,75 m2

  1. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa Tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya tersebut adalah mutlak milik Pihak Pertama sendiri, tidak dipergunakan sebagai jaminan hutang atau dibebani hak lainnya dengan cara apapun kepada Pihak Lain, serta tidak dalam sengketa dan bebas dari sitaan.

PASAL 2

HARGA TANAH DAN BANGUNAN

 

  1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain bahwa harga Tanah dan Bangunan yang menjadi obyek perjanjian ini yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ), harga yang mana sudah termasuk Listrik, PDAM dan Pengurusan Sertifikat.
  2. Harga tersebut diatas belum termasuk : BPHTB, AJB, KPR, BBN, PPN serta pajak-pajak lain yang timbul dikemudian hari.
  3. Pihak Kedua sepakat serta mengikatkan diri untuk membayar semua pajak-pajak dan bea-bea yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku menjadi kewajiban Pihak Kedua.

PASAL 3

CARA PEMBAYARAN

  1. Pihak Kedua menyetujui serta meningkatkan dirinya untuk melakukan pembayaran atas harga Tanah dan Bangunan berikut PPN pada pasal 2 diatas dengan jadwal pembayaran sebagai berikut
Tanggal Keterangan Jumlah
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  1. Kami hanya menerima pembayaran yang sah melalui transfer ke Bank xxxxxxx PT. Bekal Para Nusa a/c 00000000000
  2. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menyimpang dari ayat 2 pasal ini, bukan merupakan suatu pembayaran yang sah, sehingga menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak Kedua Sepenuhnya.
  3. Dalam hal Pihak Kedua terlambat atau lalai untuk membayar sisa harga Tanah dan Bangunan serta PPN sesuai ketentuan ayat 1 diatas pada hari/tanggal yang ditentukan, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatab sebesar 1‰ ( satu permil ) dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo untuk tiap hari keterlambatan dengan maksimal 3% ( tiga persen) dari nilai terhutang. Denda tersebut juga berlaku untuk keterlambatan jadwal realisasi KPR/AJB.
  4. Dalam hal Pihak Kedua lalai membayar angsuran harga Tanah dan Bangunan berikut PPN, denda-denda dan biaya-biaya lain yang terhutang sampai mencapai denda maksimal pada ayat 4 pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli ini secara sepihak dan Pihak Kedua akan dibebankan biaya pembatalan sebesar 15% dari harga jual.

 

 

PASAL 4

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BANGUNAN PERTOKOAN

 

  1. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyelesaikan pendirian Bangunan dan menyerahkan Tanah dan Bangunan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada akhir bulan BBBBBB 2019, kecuali karena terjadi hal-hal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force Majeure yang merupakan hal diluar kemampuan Pihak Pertama antara lain bencana alam, kebakaran, perang pemogokan, huru hara dan peraturan-peraturan/kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter.
  2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain bahwa pengajuan listrik dan pengajuan air bersih diatur sebagai berikut :
  • Pengajuan pemasangan listrik dan air bersih dilakukan oleh Pihak Pertama dari jaringan yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 1300 watt/220 volt dan Perusahaan Dagang Air Minum (PDAM), sedangkan terhadap pemakaian daya listrik dan pemakaian air bersih tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
  • Keterlambatan pemasangan air dan listrik yang disebabkan oleh adanya masalah internal dari PDAM dan PLN bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak Pertama.

PASAL 5

SERAH TERIMA TANAH DAN BANGUNAN

 

  1. Pihak Petama dan Pihak Kedua akan menandatangani Serah Terima Tanah dan Bangunan apabila bangunan telah selesai dan memenuhi salah satu persyaratan dibawah ini:
  2. Telah memenuhi kewajiban untuk membayar lunas harga tanah dan bangunan, denda-denda (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul dari perjanjian jual beli.
  3. Penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris pada Maret 2018

  1. Apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terpenuhinya ketentuan pada pasal 5 ayat 1, Pihak Kedua karena satu dan lain hal tidak dapat menandatangani Serah Terima tersebut, maka Pihak Kedua dianggap telah menerima tanah dan bangunan beserta perlengkapannya dan segala resiko kehilangan dan kerusakan atas perlengkapan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 6

PEMELIHARAAN BANGUNAN

 

  1. Masa jaminan pemeliharaan bangunan berlaku selama 100 (seratus) hari sejak berlakunya serah terima tanah dan bangunan sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2.
  2. Apabila dalam masa jaminan pemeliharaan bangunan, Pihak Kedua mengadakan perubahan atau penambahan luas bangunan maka masa jaminan pemeliharaan bangunan menjadi tidak berlaku lagi.
  3. Apabila dalam masa jaminan pemeliharaan bangunan terjadi kerusakan-kerusakan pada bangunan yang disebabkan keadaan force majeure antara lain seperti gempa bumi, banjir, huru-hara, perang, kebakaran dan tindakan kekerasan oleh pihak lain baik secara perseorangan maupun secara massal, maka atas kerusakan-kerusakan yang terjadi merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan masa jaminan pemeliharaan bangunan dianggap tidak berlaku lagi.

PASAL 7

PENGALIHAN/PENGOPERAN HAK

 

  1. Selama belum dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, maka Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk memindahkan segala hak dan kewajibannya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli ini kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pertama.
  2. Apabila Pihak Kedua telah mendapat persetujuan dari pihak pertama untuk memindahkan segala hak dan kewajibannya kepada pihak lain, maka Pihak Kedua diwajibkan membayar kepada Pihak Pertama biaya administrasi pengalihan hak sebesar 2% (dua persen) dari harga yang telah disepakati berdasarkan perjanjian jual beli ini.

PASAL 8

KETENTUAN PERUNTUKAN BANGUNAN

 

  1. Pihak Kedua menyetujui dan sepakat bahwa peruntukan penggunaan bangunan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
  2. Adapun peruntukan bangunan adalah untuk kegiatan bisnis.
  3. Pengecualian kegiatan bisnis yang tidak diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan yang beresiko besar menimbulkan kebakaran seperti kegiatan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia dan kegiatan yang menyebabkan kebisingan dan kekotoran lahan seperti bengkel sepeda motor, bengkel mobil, gudang, workshop mebel, percetakan, home industri dan menjual bahan-bahan bangunan.
  4. Penempatan iklan atau apapun nama toko, harus ditempatkan ditempat yang telah disediakan dan ditentukan oleh Pihak Pertama.
  5. Penempatan outdoor AC harus ditempatkan dihalaman belakang bangunan.
  6. Harus menjaga kebersihan trotoar dan dilarang menaruh barang di sepanjang trotoar.
  7. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan tampak, penambahan bangunan dan lantai.

Baca Juga:

PASAL 9

KETENTUAN PEMBATALAN PERJANJIAN

 

  1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian Jual Beli ini menjadi batal demi hukum apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  2. Dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 diatas.
  3. Dalam hal Pihak Kedua mengundurkan diri atau membatalkan transaksi jual beli Tanah dan Bangunan karena sebab atau alasan apapun juga.

  1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya Perjanjian ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
  2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat satu sama lain bahwa dalam hal Perjanjian Jual Beli ini batal, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  3. Tanah dan Bangunan yang menjadi obyek Perjanjian ini tetap merupakan hak milik Pihak Pertama sepenuhnya dan oleh karenanya Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal Perjanjian ini batal. Jika Pihak Kedua tetap tidak mengosongkan Tanah dan Bangunan, maka Pihak Kedua dengan ini secara otomatis memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Pihak Pertama untuk mengosongkan sendiri dan atau meminta bantuan pihak yang berwajib untuk mengosongkan. Biaya pengosongan akan dibebankan kepada Pihak Kedua.
  4. Apabila Pihak Kedua telah melakukan perubahan bangunan atau penambahan luas bangunan, biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan dan bangunan sepenuhnya menjadi milik Pihak Pertama.
  5. Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian jual beli ini sesuai pasal 8 ayat 1, maka Pihak Pertama berhak untuk membebankan biaya pembatalan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga jual kepada Pihak Kedua. Apabila Pihak Kedua telah membayar lebih dari 15% dari harga jual, maka Pihak Pertama akan mengembalikan sisa pembayaran tersebut kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 10

PENYELESAIAN SENGKETA

 

  1. Dalam hal terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli ini, maka para pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
  2. Apabila upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah tidak membawa hasil, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat, sehingga semua keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut merupakan keputusan final serta mengikat para pihak dan oleh karenanya para pihak tunduk dan berkewajiban untuk melaksanakan keputusan tersebut.

PASAL 11

PENUTUP

 

  1. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya atau bubarnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan beralih kepada ahli waris, para penerus hak atau pengganti hak dari kedua pihak.
  2. Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada hari dan tanggal yang telah disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang dibubuhi dengan materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

                        Pihak Kedua                                                     Pihak Pertama

            (Abahana Suryanomo)                                 (Pahabol Darmalus F)

 

                              Saksi I                                                                          Saksi II

            (……………………………………….)                           (………………………………………….)

Demikian ulasan tentang Contoh Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Ruko Resmi Secara Hukum Terbaru yang telah Dewa-surat.com rangkumkan untuk anda. Semoga dapat membantu menambah wawasan anda dan semoga bermanfaat.

Pencarian Paling Populer :

/* */