Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan

Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan

Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan – Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan pasti membutuhkan bantuan dari perusahaan lain untuk dapat mengembangkan usahanya. Hal tersebut sangatlah lumrah dalam dunia bisnis karena memang sebuah perusahaan tidak mungkin berdiri dan menangani semua bidang. Sebagai salah satu contoh ada perusahaan manufaktur yang ingin mengembangkan dan perluasan wilayah produksi,

Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan

Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan

pasti perusahaan tersebut membutuhkan bantuan perusahaan lain yang dapat membantu mereka mengembangkan dan memperluas wilayah industri jadi pasti perusahaan manufaktur tersebut akan menghubungi dan meminta bantuan kepada perusahaan yang berorientasi pada penjualan jasa kontraktor. Dan tentu saja masih banyak lagi perusahaan yang bekerja sama dalam pengembangan wilayah usaha maupun kemitraan. Pada kesempatan kali ini, Dewa-surat.com akan membahas tentang kerjasama dua perusahaan yang bekerjasama mengembangkan bisnis dan pemasaran jual-beli ruko yang dapat anda simak dalam Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan.

Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan

 

PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN

SENOPATI CENTRE

Antara

BUMI PATRIOT NUSANTARA

Dengan

  1. AKR SURABAYA LAND CORPORINDO

AKRLS/SLS-PEONY/07/1/16/RZL/001

Pada hari ini, Jum’at tanggal 28 bulan April tahun 2017 (28-04-2017)  di Kota  Surabaya, telah dibuat Perjanjian Kerjasama Pemasaran SENOPATI CENTRE, selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”, oleh dan antara:

  1. BUMI PATRIOT NUSANTARA, yang beralamat di Jln. Raya Bukit Darmo No. 1D dan dalam hal ini diwakilkan oleh Pangeran Patriot P. Siahaan, bertindak dalam kapasitasnya selaku DIREKTUR, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut”PIHAK PERTAMA”.

dan

  1. AKR SURABAYA LAND CORPORINDO suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Raya Gubeng 44, Surabaya 60281, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Widijanto dan Bapak Gunawan Perajogo, bertindak dalam kapasitasnya selaku DIREKTUR, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. AKR SURABAYA LAND CORPORINDO, untuk selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama–sama disebut    “PARA PIHAK“ dan masing-masing disebut ”PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan pemilik Unit-Unit Properti yang terdiri dari Gedung Kompleks Ruko untuk selanjutnya disebut “Unit Properti” yang terletak di Jl. Senopati RT. 16 RW. 3 Kel. Betro Kec. Sedati-Sidoarjo, Surabaya 60281, Indonesia, yang dikenal dengan nama SENOPATI CENTRE.
  2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu Badan Usaha Profesional yang bergerak dibidang konsultan pemasaran properti.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat, memberlakukan, menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENUNJUKAN

  1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai Agent Pemasaran Terbuka non exclusive (open agency) untuk membantu Penjualan atas Unit Properti yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
  2. Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut dan akan melakukan segala upaya secara optimal dan profesional untuk mensukseskan penjualan Unit Properti milik Pihak Pertama.

Pasal 2

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

  1. Perjanjian ini berlaku selama 8 (Delapan) bulan dimulai dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
  2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat–syarat dan peraturan yang akan ditentukan kemudian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
  3. Setelah Perjanjian ini berakhir maka Para Pihak sudah tidak ada  keterikatan lagi kecuali terhadap transaksi-transaksi yang telah terjadi pada periode tersebut diatas yang perlu ditindak lanjuti proses administrasinya oleh kedua belah pihak sampai tuntas termasuk namun tidak terbatas pada transaksi yang baru saja diikat dengan Booking Fee.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama :

  1. Memberikan informasi tentang Unit Properti dengan lengkap kepada Pihak Kedua.
  2. Menyediakan marketing tools untuk dipergunakan oleh Pihak Kedua seperti, brosur, leaflet, daftar harga, flyer, site plan, dan lain-lain.
  3. Membayar biaya jasa pemasaran kepada Pihak Kedua yang besaran dan caranya sebagaimana diatur pada Lampiran I (satu).

Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua :

  1. Melakukan pemasaran secara optimal, profesional dan beretika untuk mendapatkan calon Pembeli yang potensial termasuk menguasai ”Product Knowledge” dari Unit Properti.
  2. Dalam hal pemasaran untuk Gallery West Residences dan Office Tower, Pihak Kedua tidak boleh mempublikasikan secara terbuka dalam media cetak, billboard, radio TV, majalah, internet facebook, social media (twitter, toko bagus, rumah 123, dll) tanpa seijin Pihak Pertama.
  3. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari Pihak Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli antara Pihak Pertama dengan Pihak Pembeli.

Pasal 4

PRODUK – PRODUK YANG DIPASARKAN

  1. Unit Properti yang dimiliki oleh Pihak Pertama dan dipasarkan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini adalah SENOPATI CENTRE
  2. Spesifikasi, luasan, tipe, jenis, denah lokasi, letak/posisi dari Unit Properti yang berkenaan dengan Unit Properti yang dipasarkan merupakan ketetapan dari Pihak Pertama dan dapat dirubah sewaktu – waktu oleh Pihak Pertama semata – mata untuk penyempurnaan.

Pasal 5

HARGA  PENJUALAN DAN CARA BAYAR

  1. Pihak Kedua wajib untuk mengikuti harga penjualan, tata cara pembayaran dan jadwal pembayaran sesuai dengan kebijakan harga yang telah  ditentukan oleh Pihak Pertama dalam melakukan pemasaran properti.
  2. Pihak Pertama berhak untuk merubah Harga (Price List) dan cara pembayaran sewaktu-waktu, kecuali telah dibayarkan Booking Fee oleh Pembeli.

Pasal 6

BIAYA JASA PEMASARAN

  1. Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk membayar biaya jasa pemasaran (komisi) kepada Pihak Kedua sebesar 2% Success Fee dari nilai transaksi sebelum PPN atas Unit Properti yang berhasil dijual oleh Pihak Kedua.
  2. Atas seluruh biaya jasa pemasaran (komisi) yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur pada Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) diatas maka akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung Pihak Kedua.
  3. Pihak Pertama setuju untuk membayarkan biaya jasa pemasaran (komisi) dari transaksi ini dengan cara pembayaran seperti Lampiran I (satu).
  4. Pihak Pertama berhak merubah syarat dan ketentuan biaya jasa pemasaran (komisi) , dengan pemberitahuan tertulis atau email kepada Pihak Kedua. Dan berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak surat/email dikirimkan. Pengecualian atas transaksi yang telah dibayarkan Booking Fee sebelum tanggal berlaku efektif syarat dan ketentuan tersebut.
  5. Untuk pembatalan transaksi, maka Pihak Kedua tidak menerima uang jasa apapun, kecuali pada saat pembatalan telah terpenuhi syarat pencairan biaya jasa pemasaran (komisi).

Pasal 7

PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN UNIT

  1. Pihak Pertama tidak memberikan otorisasi apapun kepada Pihak Kedua untuk menerima Booking Fee, Down Payment, dan pembayaran-pembayaran lainnya dari Pihak Pembeli.
  2. Pembayaran Booking Fee dan pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan jual beli Unit properti akan dibayarkan ke Rekening Pihak Pertama sebagai berikut:

AKR SURABAYA LAND CORPORINDO

                                          BANK BCA                                                  

                            Cabang kedoya permai, jakarta                                        

                                                     Acc No. 3721.632.600                                                             

  1. Pihak Pertama tidak mengakui pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Pembeli melalui Pihak Kedua selama pembayaran dimaksud di dalam Pasal 7 (tujuh) Perjanjian ini tidak atau belum masuk ke rekening Pihak Pertama.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan dalam rangka melaksanakan haknya untuk mengakhiri Perjanjian ini, Pihak Pertama cukup dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis  kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

                                                                                 Pasal 9

PEMBERITAHUAN

  1. Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permohonan, permintaan, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Pemberitahuan”) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara (a) diantar langsung, (b) pos tercatat atau (c) melalui faksimili disusul dengan konfirmasi melalui surat, sebagaimana dipilih oleh Pihak yang akan menyampaikan Pemberitahuan, yang ditujukan ke alamat atau nomor faksimili tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA PT. BUMI PATRIOT NUSANTARA

    Alamat                  : Jln. Raya Bukit Darmo No. 1D

Telepon                : (031) 731 0739

Faksimili               : (031) 731 9585

U.P.                       : Pemilik Senopati Centre

 

PIHAK KEDUA        PT. AKR SURABAYA LAND CORPORINDO

      Alamat                :   Raya Gubeng 44 Surabaya

      Telepon               :   (031) 501 2999

      Faksimili             :   (031) 503 7599

      U.p.                       :   Marketing koordinator

  1. Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang mana yang lebih dulu.
  2. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor fax, Pihak yang mengalami perubahan wajib memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis dengan menggunakan cara sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini yaitu dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada, diselenggarakan oleh dan berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah final dan mengikat.

Pasal 11

IMBALAN DAN KOMISI, PERTENTANGAN KEPENTINGAN

  1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kedua belum pernah membayar dan setuju tidak akan membayar atau memberi imbalan, komisi, rabat, atau barang lain yang bernilai yang diketahui oleh Pihak Kedua sebagai sesuatu yang menguntungkan pekerja Pihak Pertama.
  2. Pihak Kedua tidak akan berniaga dengan Pihak Pertama manapun atau perseorangan yang hasilnya akan menguntungkan seseorang karyawan Pihak Pertama.

Pasal 12

HUKUM YANG BERLAKU

  1. Perjanjian ini harus tunduk kepada, ditafsirkan, diartikan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
  2. Pihak Kedua harus senantiasa mematuhi semua undang-undang, aturan dan peraturan pemerintah dan instansi lain yang mempunyai yurisdiksi atas daerah tersebut dimana Perjanjian ini dilaksanakan. Pihak Kedua bersama ini setuju untuk membebaskan dan melindungi Pihak Kedua dari semua penalti dan tuntutan dalam segala bentuknya atas pelanggaran atau penyimpangan dari hukum, undang-undang, surat keputusan, aturan atau peraturan. Pihak Kedua tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang tidak disukai oleh pejabat pemerintah tersebut.

Pasal 13

KERAHASIAAN

 Perjanjian ini dan isinya adalah bersifat rahasia bagi para pihak. Para Pihak wajib menjaga informasi baik sebagian ataupun seluruhnya pada perjanjian ini kepada Pihak Ketiga. Para Pihak dilarang memperbanyak sebagian ataupun seluruh dari isi perjanjian ini pada Pihak Lain. Kerugian material maupun inmaterial akibat bocornya sebagian isi ataupun seluruh isinya merupakan tanggung jawab Pihak yang membocorkannya.

Pasal 14

AMANDEMEN / ADDENDUM

Perjanjian ini tidak dapat diubah, diganti atau ditambah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak. Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini termasuk perubahan kewajiban, tanggung jawab dan lain-lain, tetapi belum diatur dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu amandemen / addendum yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian  ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN

Pihak Kedua dilarang menjanjikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Calon Pembeli segala sesuatu di luar wewenangnya, maupun menjanjikan segala sesuatu yang tidak diperjanjikan dalam promosi resmi, SPU dan PPJB yang bertujuan untuk menarik minat Calon Pembeli, semua akibat hukum dan kerugian yang terjadi menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya, dan atas perbuatan ini Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi apapun kepada Pihak Kedua.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

 

   PIHAK PERTAMA                                                                            PIHAK KEDUA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PANGERAN PATRIOT                                                                                                                          GUNAWAN PRAJOGO 

      PRINCIPAL                                                                                                DIREKTUR

LAMPIRAN I

 

Skema Komisi dan Rewards

SENOPATI CENTRE

Untuk Agen atas nama Perusahaan PT. BUMI PATRIOT NUSANTARA

No. SIGNATURE GALLERY RESIDENCES dan SOHO Commission
1 Success Fee for Agent  

2%

  1. Proses Pencairan komisi untuk cara bayar Inhouse sebagai berikut :

Tahap 1, 50% dari komisi cair ketika pembayaran DP 30% diterima dan SPU telah ditandatangani.

Tahap 2, 50% dari komisi sisanya cair ketika DP lunas / pembayaran 30% diterima dan apabila PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) telah di tanda tangani.

  1. Proses Pencairan komisi untuk cara bayar DP 30% + KPA sebagai berikut :

Tahap 1, 50% dari komisi cair ketika pembayaran 30% diterima dan SPU telah ditandatangani.

Tahap 2, 50% dari komisi sisanya cair ketika DP lunas / pembayaran 30% diterima dan apabila akad kredit dan PPJB  (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) telah di tanda tangani.

  1. Sebelum serah terima unit SENOPATI CENTRE, pembeli harus melakukan pelunasan cicilan sampai dengan 30% pembayaran kepada developer dan untuk pembayaran menggunakan KPA, maka Agent wajib membantu untuk proses pengurusan pelunasan 30% agar dapat diproses pengajuan KPA sampai KPA disetujui oleh Bank.
  1. Property Agent berbadan hukum adalah PT atau CV atau badan hukum lainnya. Dan rekening penerima komisi adalah rekening perusahaan / badan dan bukan rekening pribadi.
  1. Dokumen – dokumen dari Agent harus lengkap di serahkan dan juga dokumen dari pembeli / customer.
  1.  Program reward terbaru yang akan diinfokan oleh management AKR Land kepada Agent.
  1.  PPh komisi dan rewards berupa uang tunai ditanggung oleh Agent penerima komisi sesuai

      dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Baca Juga :

Demikian ulasan tentang Contoh Surat Pemasaran Barang Transaksi Antara 2 Perusahaan, semoga dapat membantu menambah wawasan anda. Terimakasih telah mengunjungi Dewa-surat.com, semoga bermanfaat.

 

 

Pencarian Paling Populer :

/* */