Contoh Makalah IMPEACHMENT PRESIDEN DAN KEPALAH DAERAH

Makalah IMPEACHMENT PRESIDEN DAN  KEPALAH DAERAH
IMPEACHMENT  TERHADAP  PRESIDEN
Pada koran harian Suara Merdeka hari Minggu, tanggal 24 Januari 2010 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa pemakzulan (impeachment) terhadap seorang presiden sulit dilakukan di Indonesia karena dukungan parlemen di Indonesia karena dukungan parlemen terhadap pemerintah. Menurutnya, berdasarkan aturan, prosedur pemakzulan adalah adanya rekomendasi politik dari parlemen kepada MK bahwqa presiden telah melanggar konstitusi. Tapi karena dukungan parlemen terhadap pemerintah terlalu kuat mka sulit untuk mengegolkan rekomendasi pemakzulan.
“Kenyataannya, koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan menguasai 60 persen kursi DPR, sedangkan yang oposisi hanya 40 persen. Jadi sulit terjadi pemakzulan karena rekomendasi poltik ini harus disetujui dua pertiga dukungan di DPR dan tiga perempat dari MPR,” ujar Jimly.
Lalu sebenarnya apa itu pemakzulan (impeachment) dan bagaimana prosedur serta pelaksanaannya di Indonesia?. Di bawah ini akan di bahas satu persatu tentang pertanyaan tersebut.
Pengertian Impeachment
Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’.” Artinya, kata impeachment itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhani.
Lebih jelas, menurut Marsilam Simanjuntak impeachment adalah:
“Suatu proses tuntutan hukum (pidana) khusus terhadap seorang pejabat publik ke depan sebuah quasi-pengadilan politik, karena ada tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan Undang Undang Dasar. Hasil akhir dari mekanisme impeachment ini adalah pemberhentian dari jabatan, dengan tidak menutup kemungkinan melanjutkan proses tuntutan pidana biasa bagi kesalahannya sesudah turun dari jabatannya”.
Dengan demikian nyatalah bahwa impeachment berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga “impeachment” itu identik dengan ‘pemberhentian’. Padahal proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut impeachment itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban. Contoh kasus adalah peristiwa yang dialami oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang di-impeach oleh House of Representatives, tetapi dalam persidangan Senat tidak dicapai jumlah suara yang diperlukan, sehingga kasus Bill Clinton tidak berakhir dengan pemberhentian.
Batang Tubuh UUD 1945, memang tidak menyinggung soal ‘impeachment’ secara langsung. Karena itu, bagi orang yang berpendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 bukan bagian dari UUD, maka dia cenderung berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mengenal lembaga ‘impeachment’. Tetapi, pendapat seperti ini tentu saja hanya bersifat akademis, karena tokoh sejak tahun 1959, sudah menjadi konvensi bahwa Penjelasan UUD 1945 itu dipakai sebagai satu kesatuan naskah konstitusi Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuhnya. Penjelasan UUD menyatakan bahwa jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, Majelis dapat diundang untuk meminta pertanggungan jawab Presiden melalui persidangan istimewa. Karena itu, pengertian ‘impeachment’ yang dikenal di hampir semua negara konstitutional modern di dunia itu, jelas tidak bisa dianggap tidak ada dalam UUD 1945.
Pemberhentian
 Pemakzulan
Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.
Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR. Dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.
Untuk lebih lengkapnya bisa Download file Word disini
[ DOWNLOAD]
Semoga Informasi ini bisa membantu anda yang lagi mengerjakan tugas kuliah Contoh Makalah IMPEACHMENT PRESIDEN DAN  KEPALAH DAERAH. Sekian rupanya saya sampaikan mengenai sebuah Contoh Makalah ini. 

Pencarian Paling Populer :

/* */