Contoh Makalah Hukum dan Konstitusi

BAB I
PEMBAHASAN
A. IMPEACHMENT KEPALA DAERAH DI INDONESIA
1. Pengertian impeachment
Konsep impeachment lahir di Mesir kuno dengan istilah iesangelia, kemudian
pada abad ke-17 diadopsi oleh pemerintahan Inggris dan dimasukkan dalam konstitusi
Amerika Serikat pada akhir abad ke-18. Konsep impeachment dalam sistem
ketatanegaraan Amerika Serikat adalah mekanisme pemberhentian pejabat negara
karena melanggar pasal-pasal impeachment, yaitu penghianatan terhadap negara,
penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan perbuatan tercela (treason, bribery, or
other high crimes and misdemeanors).
Forum previlegiatum merupakan konsep pemberhentian pejabat tinggi negara,
termasuk Presiden melalui peradilan khusus (special legal proceedings), yaitu Presiden
yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang
dipercepat tanpa Secara garis besar dalam dunia hukum tata negara terdapat dua model
melalui jenjang pemeriksaan pengadilan konvensional dari tingkat bawah. Konsep ini
diterapkan di Perancis dalam Pasal 68 konstitusinya yang mengatur bahwa Presiden dan
para pejabat negara dapat dituntut diberhentikan di dalam forum Mahkamah Agung
Perancis karena penghianatan kepada negara, melakukan kejahatan kriminal, dan
tindakan tidak pantas lainnya.
Dinamika impeachment ini tidak lepas dari arah perubahan pemikiran dan
kehendak yang berkembang yaitu dengan menganut sistem Pilkada langsung yang
digagas dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah pada awal 2001 yang memberikan otonomi yang luas dan nyata serta
perimbangan keuangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota5.
Dengan pilkada langsung akan terjadi dinamika persaingan yang sangat kuat baik
ditataran elit daerah dan juga arus bawah. Padahal dengan adanya Pilkada langsung
diharapkan tercipata, pertama, agar lebih konsisten dengan sistem presidensial. Sistem
pemerintahan presidensial antara lain ditandai oleh pemilihan kepala pemerintahan
secara langsung oleh rakyat, karena itu sebagaimana pada tingkat nasional presiden
sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum,
maka kepala daerah untuk daerah otonom juga dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum.
2. Syarat dan Prosedur pemberhentian Kepala Daerah
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian
kepala daerah dilakukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau
diberhentikan.
Pasal 29 ayat 2 dalam UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa kepala daerah
diberhentikan karena:
a. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
Pengertiannya adalah bahwa pejabat Kepala Daerah dibatasi oleh periodesasi
jabatan yaitu selama 5 (lima) tahun dan bila terjadi proses Pemilukada yang
kemudian terpilih Kepala/Wakil Kepala Daerah yang baru, maka berdasarkan usulan
KPU Daerah serta berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh
Presiden melalui Mendagri, maka Gubernur dalam sidang paripurna istemewa
DPRD melantik pasangan kepala daerah/Walikota, sejak saat SK dibacakan dan
dilaksanakan pelantikan, maka kepala daerah yang lama secara otomatis telah
berakhir masa jabatannya, dikarenakan telah dilantik pejabat yang baru.
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama enam bulan.
Bahwa kepala daerah yang mengalami sakit parah atau meninggal dunia
sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala
Daerah, misalkan akibat karena sakit tidak pernah kekantor berturut-turut selama 6
enam bulan sehingga tidak bisa memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD hal ini sesuai dengan
Penjelasan Pasal 123 ayat 2 huruf b PP No. 6 tahun 2005 Yang dimaksud dengan
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik atau mental tidak berfungsi secara
normal yang dibuktikan dengan surat keetrangan dokter yang berwenang dan atau
tidak diketahui keberadaannya7.
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah yaitu apabila Kepala Daerah
dalam perjalanannya memimpin pemerintahan ada syarat-syarat sebagai kepala
daerah tidak bisa terpenuhi atau menghilangkan dari syarat kepala daerah tersebut.
Adapun syarat calon Kepala Daerah seperti tercantum dalam UU NO 32/2004 Pasal
58, sebagai berikut :
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau
sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
16. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
d. Pemahaman tentang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah
sangat multitafsir dan pasal karet, tergantung cara menafsirkan orang per-orang.
Apalagi dibumbui dengan perasaan ingin menjatuhkan dan sebagai lawan
politiknya. Persoalan ini sangat terasa ketika ada peristiwa dijadikannya acuan
DPRD Kota Surabaya dalam melakukan impeachment kepada Walikota Surabaya
yaitu dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah. Berikut ini teks
sumpah/janji jabatan kepala daerah menurut Pasal 110 ayat 2 UU No. 32 Tahun
2004 : Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban
saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya
serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.
e. Menurut huruf e kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban. Pengertian tidak
melaksanakan kewajiban harus melihat dulu apa kewajiban kepala daerah sesuai
Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut :
(1)…dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah
mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah;
k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD.
(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), kepala
daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD, laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai
dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai
bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
f. melanggar larangan bagi kepala daerah. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :
1. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri,
anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan
umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan
warga negara dan/atau golongan masyrakat lain;
2. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara
daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
3. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik
secara langsung. maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang
bersangkutan;
4. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa
dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
5. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain
yang dimaksud dalam Pasai 25 huruf f;
6. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
7. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD
sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pemahaman Pasal 29 ayat 2 tentang pemberhentian kepala daerah tersebut di
atas dengan jelas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 sangat berliku. Proses
politiknya sangat panjang dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat luas.
Kalaupun proses ini dihendaki dan kemudian DPRD melakukan impeachment kepada
kepala daerah harus melalui usulan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah
Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pendapat DPRD tersebut diputuskan melalui
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota
DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota DPRD yang hadir. Mahkamah Agung (MA) wajib memeriksa, mengadili, dan
memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu
diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. Setelah MA memutuskan
kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan atau tidak melaksanakan
kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk
memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada
Presiden. Selanjutnya, Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah
tersebut paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.8 DPRD tidak
bisa membuat Keputusan impeachment lewat kesimpulan hak angket, jadi harus
membuat membuat rekomendasi pemakzulan atau impeachment yang ini merupakan
domain hak menyatakan pendapat DPRD, bukan pada rekomendasi pansus hak angket.

Hal ini sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD.9 Anggota DPRD
mempunyai hak: 

Untuk Lebih lengkapnya bisa Download Wordnya langsung disini

[Download Naw]

Sekian informasi mengenai Contoh Makalah Hukum dan Konstitusisaya informasi kan semoga dengan ada nya ini bisa membantu anda , dan mudah mudahan surat lamaran kerja yang anda ajukan bisa di setujui secepat nya oleh pihak perusahaan terima kasih. Silahkan lihat Contoh yang lainnya disini. 

Pencarian Paling Populer :

/* */